Alat Ukur dalam Menghitung Perekonomian Suatu Negara

Setiap masyarakat atau Negara senantiasa berusaha untuk mengejar tujuan nasional yang dicita-citakan.

Khusus di bidang sosial ekonomi, tujuan nasional tersebut biasanya dirumuskan sebagai suatu masyarakat yang adil serta makmur.

Contohnya Negara Indonesia, tujuan ini bisa di lihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat.

Tujuan utama pembangunan disadari adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, jadi untuk mencapai tujuan tersebut semua usaha yang berupa kegiatan ekonomi harus diarahkan ke sana.

Hingga saat ini, alat pengukur yang banyak digunakan untuk mengetahui secara kuantitatif arah, intensitas, dan kecepatan keberhasilan usaha yang dicapai suatu Negara adalah dengan Produk Nasional Bruto (Gross National Product), atau yang sering disebut juga dengan Pendapatan Nasional.

Baca juga: Pengertian Teori Moneter dan Macam Standar Moneter

Namun, sebenarnya pendapatan nasional tujuannya lebih pada mengukur kemakmuran material masyarakat secara kuantitatif.

Mulanya, pendapatan nasional dirumuskan oleh Boisgillbert  di Prancis dan Petty di Inggris pada abad 17.

Pandangan mereka mengenai Pendapatan Nasional berkisar pada nilai uang, barang dan jasa yang dihasilkan maupun dikonsumsikan.

Konsep tersebut lalu dikembangkan lagi dengan jalan memasukkan tambahan tahunan pada stock modal yang telah ada di dalam negeri.

Walaupun indikator kemakmuran material dengan Produk Nasional Bruto banyak dipakai oleh berbagai Negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal ataupun campuran, tapi tidak berarti bahwa indikator tersebut sudah sempurna seluruhnya serta benar-benar mampu menggambarkan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seuma anggota masyarakat.

Walaupun masih terdapat kelemahan, namun hingga saat ini belum ada konsep yang lebih baik dalam mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu Negara.

Ada cara pendekatan yang sering ditempuh guna mengukur besarnya PNB, ialah dengan pendekatan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga yang berpartisipasi dalam arus kegiatan ekonomi nasional dan cara pendekatan penerimaan yang dihasilkan para pemilik faktor produksi yang dalam proses produksi ikut berpartisipasi.


Pendekatan Pengeluaran

Setiap rumah tangga yang terdiri dari rumah tanggan individu, rumah tangga perusahaan dan rumah tangga pemerintah, tentu melakukan pengeluaran dalam membeli semua kebutuhan yang diperlukan.

Dalam membeli semua kebutuhan yang diperlukan rumah tangga individu, dapat berupa barang, baik barang habis pakai maupun barang tahan lama, ataupun jasa.

Pengeluaran tersebut semua disebut konsumsi (C = Consumption), pengeluaran perusahaan berupa Investasi (I = Investasi), dan pengeluaran pemerintah (G = Government Expenditure).

Bagi sebuah Negara, di samping melakukan hubungan ekonomi dengan Negara lain, juga masih terdapat pengeluaran bersih pembelian barang dan jasa oleh orang-orang dan badan-badan asing, pengeluaran tersebut disebut ekspor-impor (X – M = ekspor di kurangi impor, atau net export). Secara garis besar, cara pendekatan pengeluaran ini bisa dirumuskan menjadi seperti berikut ini:

PNB = C + I + G + (X – M)

PNB: Pendapatan Nasional Bruto
C: konsumsi (Consumption)
I: Investasi (Investment)
G: Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure)
X – M: Ekspor dikurangi impor (net export)

Pada cara pendekatan ini, pengeluaran yang perlu diberi perhatian khusus ialah pengeluaran yang berbentuk pengeluaran untuk membeli barang modal atau investasi.

Pengeluaran investasi dalam ilmu ekonomi hanya khusus pada pengeluaran rumah tangga perusahaan sebagai pembelian barang modal baru, sehingga investasi cenderung berupa penambahan barang modal riil pada stock barang modal yang telah ada. Poin yang termasuk pengeluaran investasi tersebut antara lain:

1. Pembelian mesin-mesin, peralatan pabrik dan barang modal pabrik yang akan dipakai pada proses produksi (jadi bukan untuk diperdagangkan).
2. Pembangunan pabrik, rumah, dan semua jenis konstruksi baru di tahun yang sama.
3. Perubahan nilai barang cadangan sebagai akibat perubahan jumlah ataupun harga pada tahun tersebut.

Pengeluaran untuk pembelian surat-surat berharga, atau yang biasa disebut sebagai investasi finansial, dalam ilmu ekonomi tidak dianggap sebagai pengeluaran investasi.

Sebab pengeluaran tersebut hanyalah merupakan perpindahan kepemilikan aktiva saja. Demikian juga apabila seseorang membeli mobil bekas untuk dijadikan taksi misalnya, maka pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam pengeluaran investasi.

Jadi, pengeluaran investasi sekali lagi ditekankan adalah semua pengeluaran yang terjadi untuk membeli barang modal baru oleh rumah tangga perusahaan.

Sedangkan pada pengeluaran pemerintah dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:
1. Pengeluaran rutin.
2. Pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang dipakai untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, yang terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai (gaji, tunjangan-tunjangan, gaji pensiun, uang makan, dan lain-lain), pengeluaran untuk belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran harga dan cicilan hutang, dan pengeluaran lainnya yang termasuk dalam aktivitas pemerintahan. 

Pengeluaran pembangunan terdiri dari pengeluaran untuk pembiayaan departemen/lembaga, pembiayaan bagi daerah, bantuan proyek, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.


Pendekatan Penerimaan

Cara selanjutnya ialah dengan Pendekatan Penerimaan yang dapat didefinisikan sebagai komplemencara pendekatan pengeluaran, karena sebenarnya cara pendekatan penerimaan bertitik tolah dari pengertian bahwa apa yang dikeluarkan oleh salah satu rumah tangga pasti menjadi penerimaan rumah tangga lainnya.

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan ini terdapat dua hal yang termasuk di dalamnya, yaitu penyusutan dan pajak tak langsung.

Dalam perhitungan pendapatan nasional perlu dimasukkan penyusutan, karena penyusutan merupakan bagian dari penerimaan perusahaan yang tidak dibagikan oleh pemilik faktor produksi.

Pajak tak langsung, yaitu pajak-pajak yang beban pajaknya bisa digeserkan kepada pihak lain oleh para wajib pajak, contohnya pajak penjualan, pajak tontonan, pajak pembangunan, pajak masuk, dan sebagainya. Sebenarnya pajak tak langsung hanyalah pemindahan daya beli dari kantong konsumen (pembayar pajak) kepada pemerintah yang terjadi pada saat transaksi dilakukan, dikarenakan pajak tak langsung bersifat demikian, maka pajak tak langsung tidak sepenuhnya menjadi beban pemilik faktor produksi, sehingga perlu adanya penghitungan sendiri. Agar lebih jelas, berikut ini beberapa uraian tentang penerimaan Negara:

1. Penerimaan Dalam Negeri

Terdiri dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Pajak langsung yaitu pajak yang ditinjau dari segi administratif adalah pajak yang langsung dikenakan kepada masing-masing wajib pajak dan tidak bisa digantikan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Pajak langsung terdiri dari pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak perseroan minyak, MPO, dan IPEDA (iuran pungutan daerah).

Pajak  tidak langsung, ialah pajak yang bisa digantikan oleh pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Pajak tidak langsung terdiri dari pajak penjualan, pajak penjualan impor, cukai, bea masuk, dan pajak ekspor.

Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan dari penjualan barang-barang milik pemerintah dari penerimaan jasa, dari penerimaan kejaksaan dan pengadilan, penerimaan pendidikan, iuran hasil hutan, dan sebagainya.

2. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan merupakan penerimaan yang asalnya dari bantuan luar negeri, dan dinyatakan dalam rupiah serta terdiri dari bantuan program dan bantuak proyek.

Bantuan program ialah bantuan luar negeri sebagai dukungan terhadap program-program tertentu, seperti program pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sedangkan bantuan proyek merupakan bantuan dari luar negeri dalam rangka pembangunan proyek-proyek sosial di dalam masyarakat, misalnya bantuan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, bantuan air bersih, dan sebagainya.


Sifat-sifat PNB

1. PNB Merupakan Ukuran Moneter

PNB tidak memperhitungkan segala perubahan yang terjadi pada nilai uang yang terjadi karena perubahan harga-harga umum.

PNB pada tahun tertentu tidak bisa dibandingkan dengan PNB pada tahun lain. Sebab, perubahan yang terjadi selain karena menyangkut perubahan jumlah output juga harganya sehingga nilai uang yang digunakan besarnya tidak sama.

2. PNB Hanya Memperhitungkan Barang dan Jasa Akhir Saja

Yang dimaksud dengan barang dan jasa akhir adalah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dan langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Hal itu berarti barang dan jasa tersebut tidak lagi beredar di pasar untuk diperjualbelikan kembali. Kendati demikian, barang yang dibeli oleh rumah tangga individu maupun rumah tangga perusahaan yang tidak langsung digunakan sendiri juga termasuk di dalamnya.

Hanya saja untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda terhadao suatu produk, maka dalam perhitungan PNB ini dipakai cara perhitungan lain yang dikenal dengan nama Cara Nilai Tambah.

Cara Nilai Tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada PNB oleh rumah tangga perusahaan dan terdiri dari penerimaan rumah tangga perusahaan tersebut.

Hasil perhitungannya dari penjualan barang dan jasa dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga perusahaaan guna membeli barang dan jasa perusahaan lain (barang antara).

Dengan begitu, jelaslah bahwa PNB bisa juga dinyatakan  sebagai keseluruhan nilai tambah rumah tangga perusahaan yang beroperasi di masyarakat selama kurun waktu tertentu, atau biasanya dalam satu tahun.

3. PNB Tidak Menghitung Nilai Transaksi yang Terjadi di Pasar (Organized Market)

Maksudnya adalah ada beberapa nilai transaksi yang tidak termasuk dalam perhitungan PNB, di antaranya yaitu transaksi yang semata-mata menyangkut uang (misal: andil, obligasi, dan lain-lain), transaksi barang bekas, kualitas produk, waktu luang, ongkos perusakan ekosistem, serta komposisi dan distribusi produk.


*) dari berbagai sumber / Google.co.id


Related Posts

Alat Ukur dalam Menghitung Perekonomian Suatu Negara
4/ 5
Oleh